Etika Politik Berdasarkan Pancasila

Trikuswa.com - Mendengar kata politik,  saya langsung terbesit perkataan guru ku waktu masih di bangku sekolah yakni ( taktik, cara dan usaha ). Tentunya politik itu sendiri merupakan suatu usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mendapatkan kebaikan bersama.  Dan kita sebagai negara Indonesia yang tak lepas segala sesuatunya diatur dalam pancasila yang merupakan sebagai dasar falsafah negara Indonesia,  tentunya politik di negara kita juga harus mengikuti aturan yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri. Maka dari itu, artikel kali ini akan menguraikan tentang Etika Politik Berdasarkan Pancasila



Etika Politik Berdasarkan Pancasila



Etika Politik Berdasarkan Pancasila 


Pancasila yang merupakan dasar filsafat negara, Pancasila itu sendiri gak cuma merupakan sumber derivasi peraturan perundang - undangan, akan tetapi juga merupakan sumber moralitas intinya dalam kaitannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum dan beragam kebijakan dalam pelaksanaan serta penyelenggaran negara. Sila pertama " Ketuhanan Yang Maha Esa " dan sila kedua " Kemanusiaan yang adil dan beradab " yakni merupakan sumber nilai - nilai moral untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pelaksanaan serta penyelenggaraan negara, etika politik supaya kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan (1) Asas Legalitas, yakni dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan, (2) disahkan serta dijalankan secara demokratis, serta (3) dilakukan berdasarkan prinsip - prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya ( legitimasi moral ). Pancasila sebagai suatu sistem mempunyai tidak dasar. Dalam pelaksanaan serta penyelenggaraan negara, baik berhubungan kekuasaan, kebijakan yang berkaitan dengan publik pembagian dan kewenangan mesti berdasarkan legitimasi moral religius (sila 1) dan moral kemanusian (sila II).

Selain itu,pada pelaksanaan serta penyelenggaraan negara mesti berdasarkan legitimasi hukum, yakni prinsip asas legalitas. Negara indonesia yaitu negara hukum. Oleh sebab itu keadilan dalam hidup bersama ( keadilan sosial ) sebagai halnya terkandung dalam sila V, yakni merupakan tujuan dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan serta penyelenggaraan negara segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan serta pembagian selalu berdasarkan atas hukum yang belaku di negara Indonesia. Pelanggaran atas prinsip - prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kehidupan bernegara.

Negara berasal dari rakyat serta segala kebijakan serta kekuasaan yang dilakukan selalu untuk rakyat. Oleh sebab itu, rakyat merupakan awal mula kekuasaan legislatif, dan yudikatif, rancangan pengambilan keputusan, pengawasan dan partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat atau dengan perkataan lain mesti mempunyai " legitimasi demokrasi".

Prinsip dasar etika politik itu dalam kehidupan kenegaraan selalu dilakukan secara korelatif diantara ketiganya. Kebijaksanaan dan keputusan yang diambil dalam pelaksanaan kenegaraan baik yang hubungannya dengan politik dalam negeri ataupun luar negeri berdasarkan hukum yang berlaku, mesti mendapat legitimasi rakyat serta juga mesti berdasarkan prinsip - prinsip moralitas.

Etika politik ini juga mesti diwujudkan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara nyata dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Para pejabat eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif, beserta aparat dan penegak hukum mesti menyadari bahwa selain legitimasi hukum serta legitimasi demokratis juga mesti berdasar pada legitimasi moral.


Contoh Pancasila sebagai Etika Politik

1. Pluralisme

  • Hak untuk memeluk agama di Indonesia sesuai dengan agama - agama yang diakui oleh negara.
  • Toleransi terhadap kegiatan ( aktivitas) peribadatan dan hari besar suatu agama tertentu.
  • Mencegah terjadinya pertikaian ( konflik) untuk menjaga stabilitas nasional.

2. Hak Asasi Manusia

  • Kebebasan untuk menyampaikan pendapat sebagaimana telah dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 28.
  • Kebebasan untuk berpikir serta mencari informasi dalam kehidupan berpolitik di Indonesia.
  • Semua warga memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat.

3. Persatuan Bangsa

  • Tidak adanya pemberikan kekuasaan atau jabatan politik pada seseorang dengan pertimbangan suku,  budaya, ras serta agama.
  • Saling menghargai sesama warga dalam kehidupan politik.
  • Tidak gampang untuk melontarkan ujaran kebencian dalam hal kontek politik, terutanya yang menyangkut SARA.

4. Demokrasi

  • Penyelenggaraan pemilihan umum sebagai bentuk pesta demokrasi rakyat.
  • Kebebasan untuk ikut berpartisipasi menjadi calon wakil rakyat atau pemimpin.
  • Kebebasan menyampaikan aspirasi atau kritik terhadap pemerintah.

5. Keadilan Sosial

  • Tidak ada diskriminasi menurut jenis kelamin untuk semua warga yang memiliki potensi menjadi seorang pemimpin.
  • Semua warga mendapat perlakuan serta fasilitas untuk mendukung kegiatan politisnya.
  • Hukum berlaku adil dan merata ( sama dimata hukum) 


Kesimpulan 

Dari usaian di atas menerangkan, bahwa pancasila tidak hanya sebagai sumber derivasi peraturan perundang - undangan, namun juga sebagai sumber moralitas intinya dalam kaitannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum dan beragam kebijakan dalam pelaksanaan serta penyelenggaran negara.

Demikian uraian di atas tentang Etika Politik Berdasarkan Pancasila. Semoga uraian di atas bisa bermanfaat serta menambah wawasan bagi anda semua, terima kasih.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Etika Politik Berdasarkan Pancasila"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel