Makalah : Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang maha kuasa yang telah melimpahkan hidayahnya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, mudah – mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Aamiin..
Alhmdllah penulis telah menyelesaikan makalah ini  dengan judul " Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia " tanpa ada halangan. Namun dengan selesainya makalah ini tak luput dari bantuan pihak. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada :

  1. Yang terhormat Ibu Zia, S.Pd, selaku guru mata pelajaran PKn.
  2. Kedua orang tua yang telak banyak memberikan bantuan baik materi maupun non materi.
  3. Rekan – rekan seperjuangan yang telah memberikan bantuan.
  4. Pihak – pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan bantuan sehingga selesainya makalah ini.


Demikian makalah yang sederhana ini mudah – mudahan dapat bermanfaat bagi diri sendiri ataupun penulis bagi pembaca.

                                                                                           

                                                                                                         Banjar, 18 Agustus 2017

                                                                                                         Penulis








DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR ................................................................................................. i
DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1
         1.1. Latar Belakang Penulisan Makalah ...................................................... 1
         1.2. Tujuan Penulisan Makalah ......................................................................... 1
         1.3. Identifikasi Penulisan Makalah .................................................................. 1
BAB II PEMBAHASAN : Ketentuan Uud NKRI Tahun 1945 Dalam
Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara ...................................................... 2
         2.1. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Nasional ................... 2
                2.1.1 Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia ....... 2
        2.1.2Memahami Isi Dari Pasal 30 Aaya 1 Sampai 5 ............................... 4
                2.1.3 Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan dan
                Keamanan Negara ................................................................................... 6
BAB III PENUTUP ....................................................................................................... 9
         3.1. Kesimpulan ....................................................................................................... 9
         3.2. Saran-Saran ....................................................................................................... 9
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................... 10





BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penulisan Makalah
Sejauh menyangkut ancaman militer dari luar, tidak diragukan bahwa peningkatan kemampuan militer (modernisasi dan profesionalisasi) merupakan sa1ah satu pilihan. Namun, selain karena pertimbangan ekonomi, peningkatan kekuatan militer selalu mengundang kecurigaan pihak 1ain, terutama jika hal itu dilakukan dengan lebih banyak memberikan prioritas pada modernisasi senjata-senjata ofensif.
Dalam suasana anarki dan ketidakpastian, upaya unilateral bisa menimbulkan dilema keamanan (security dilemma) terutama jika upaya unilateral itu berupa penggelaran jenis senjata- senjata ofensif baru. Pengembangan kekuatan militer yang mengarah pada non-provocative defense merupakan salah satu pilihan strategis.
Selain itu, di tengah gelombang interdependensi dalam kehidupan antarbangsa, suatu negara tidak bisa mengamankan dirinya dengan mengancam orang lain. Upaya untuk membangun keamanan, oleh karenanya, bergeser dari konsep “security against” menjadi “security with”. Apa yang selama ini dikenal sebagai cooperative security, confidence building measures, dan preventive diplomacy yang dilakukan secara bilateral, regiona1, global, maupun multilateral adalah sebagian dari berbagai upaya menjawab persoalan ini.

1.2. Tujuan Penulisan Makalah
Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal berikut:
1. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Nasional ?
2. Isi Dari Pasal 30 Aaya 1 Sampai 5?
3. Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara ?

1.3. Identifikasi Penulisan Makalah
1. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Nasional
2. Isi Dari Pasal 30 Aaya 1 Sampai 5
3. Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara



BAB 2
PEMBAHASAN
KETENTUAN UUD NKRI TAHUN 1945 DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Dalam pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan oleh UU.
Pada 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi Djuanda. Deklarasi itu menyatakan bahwa Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-undang (Sekretariat Jendral MPR RI, 2012;177-178).
Berkat pandangan visioner dalam Deklarasi Djuanda tersebut, bahasa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 km2, termasuk sumber daya alam yang di kandungnya. Sebagai warga negara Indonesia, kalian harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus merasa bangga karena negara kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km2, yang terdiri atas wilayah daratan selusa 1.922.570 km2 dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km2. Di wilayah yang seluas itu, tersebar 13.466 pulau yang terbentang antara sabang-merauke.

2.1 Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik lndonesia
2.1.1 Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia

Sebagaimana kita ketahui, bahwa kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Bangsa Indonesia tidak diraih dengan mudah. Pengorbanan nyawa, harta, tenaga, dan sebagainya mewarnai setiap perjuangan merebut kemerdekaan. Mengingat begitu besarnya pengorbanan yang telah diberikan oleh para pahlawan bangsa, sudah menjadi kewajiban kita yang hidup pada masa sekarang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai macam cara.
Upaya mempertahankan kemerdekaan ini, telah dipikirkan oleh para pendiri negara kita. Mereka sudah memikirkan masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pendiri negara melalui sidang BPUPKI telah mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan kedalam Undang Undang Dasar 1945 Bab XII tentang Pertahanan Negara (Pasal 30). Para tokoh pendiri negara berkeyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun pondasi atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh, sehingga hal itu harus diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Perubahan UUD 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Hal tersebut di atur dalam Pasal 30 ayat (1) sampai (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:
1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.
Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh Warga Negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan kemanan negara, sehingga TNI dan POLRI manunggal bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan NKRI.
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan kemanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Sistem pertahanan dan kemanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, Sishankamrata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi nantinya, model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing.
1.  Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan:
a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan kemanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.
Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dikembangkan bangsa Indonesia merupakan sebuah sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Posisi wilayah Indonesia yang berada di posisi silang (diapit oleh dua benua dan dua samudera) di satu sisi memberikan keuntungan, tapi di sisi yang lain memberikan ancaman keamanan yang besar baik berupa ancaman milter dari negara lain maupun kejahatan-kejahatan internasional. Selain itu, kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan, tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan kemanan yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan. Dengan kondisi seperti itu, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

2.1.2 Memahami Isi Dari Pasal 30 Aaya 1 Sampai 5
1.  Menurut pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Bagaimana pun setiap manusia yang hidup dan menetap disuatu Negara, warga Negara asli dan warga Negara asing merupakan bagian dari warga suatu Negara tersebut.Setiap warga Negara mau tidak mau wajib serta untuk membantu, membela, dan mempertahankan negaranya dari apapun ancaman, tantangan, hambatan dalam pembangunan Negara baik yang datang dari dalam dan luar. Ini juga diartikan tidak hanya pembelaan pada waktu terjadi perang, tetapi dimulai dari hal-hal yang kecil seperti mempertahankan Negara dalam bencana banjir yang menimpa saat ini, sebagai warga Negara sudah seharusnya kita menyadari dengan mempertahankan kehidupan yang bersih, dan tidak merusak sumber daya alam, kita bisa memelihara keamanan Negara dari berbagai ancaman yang datang dari dalam. Masih banyak yang bisa warga lakukan untuk membantu negaranya, seperti ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling), ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri, belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn, mengikuti kegiatan ekstraklurikuler seperti Paskibra, PMR dan Pramuka bagi remaja karena dengan mengikuti kegiatan tersebut generasi muda bisa termotovasi untuk membela negaranya.

Kalau setiap Negara sudah mempunyai warga Negara yang bisa ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara dimulai dari hal yang kecil, pasti Negara tersebut akan dapat mempertahankan keamanannya dari ancaman dan tantangan besar yang datang dari dalam dan luar. Contohnya seperti perang yang sudah banyak terjadi saat ini didalam dan luar negara, terorisme yang sudah menyebar disetiap daerah.
Sebagai warga Negara kita tidak boleh menyerahkan begitu saja urusan mempertahankan keamanan Negara, tetapi kita harus sadar betul sebagai rakyat kita harus ikut serta mendukung dan membantu pertahanan keamanan negara.

2.  Pasal 30 ayat 2 menyatakan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
Di setiap Negara pasti sangat membutuhkan orang-orang profesional dibidang untuk pembelaan Negara, oleh karena itu ada TNI,Kepolisian adalah professional pertama untuk menjalankan segala hal keamanan Negara, bertugas menjadi penyelidik, penyidik, pengamanan, penertiban dan pengayoman terhadap masyarakat. Karena kalau yang melaksanakan sistem pertahanan utama adalah rakyat, tidak akan berjalan sesuai hukum yang berlaku dan tidak akan ada pengamanan disetiap ancaman maupun hambatan yang datang dari dalam maupun luar, karena setiap orang merasa mempunyai hak kuasa yang tinggi dan tidak ada pedoman dalam mengambil keputusan untuk membela keamanan negaranya. Tetapi kembali kepada pasal 30 ayat 1, setiap warga negara mempunyai kewajiban membela Negaranya dengan tetap membantu mendukung dan ikut serta menjaga keamanan dari Negara itu sendiri tanpa melanggar kuasa utama dari tenaga professional TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3.  Pasal 30 ayat 3 menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.

Berkaitan dengan ayat 2 yang menjelaskan mengenai pelaksanan sistem keamanan rakyat, TNI dan KNRI merupakan kekuatan utama, TNI dan KNRI adalah tenaga professional yang telah dilatih dan disiapkan secara khusus dalam pembelaan Negara. Didalam ayat 3 dijelaskan penggolongan dari TNI itu sendiri terdiri dari angkatan darat yaitu semua aparat TNI yang mempunyai tugas menangani keamanan di daratan, angkatan laut yaitu semua aparat TNI yang menangani semua urusan pertahanan keamanan yang berada di wilayah per airan dan sangat membutuhkan keahlian khusus yang diperlukan untuk berada di air, angkatan udara yaitu aparat TNI yang mempunyai tugas mempertahankan keamanan dari wilayah udara. Dan walaupun terjadi pembagian jenis TNI di dalam pasal ini, tetap saja tugas utama seorang TNI adalah mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan suatu Negara, dan tetap di bantu oleh rakyat dari Negara itu sendiri.

4.  Pasal 30 ayat 4 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum

5.  Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

2.1.3 Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara
1. Pengertian bela negara di Indonesia
Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai Upaya Bela Negara yaitu ketentuan Pasal 27 Ayat (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,” dan Pasal 30 Ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Upaya bela negara harus dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran bela Negara sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan WNI yang memahami dan menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Bangsa Indonesia ingin pula memiliki peradaban yang unggul dan mulia. Peradaban demikian dapat dicapai apabila masyarakat dan bangsa kita juga merupakan masyarakat dan bangsa yang baik (goodsociety and nation), damai, adil dan sejahtera, sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh para pendiri bangsa (founding fathers) dalam Pembukaan UUD 1945. Di sisi lain, bahwa UUD 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terdapat dalam UUD 1945 diantaranya adalahpandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatanwarga negara. Hal ini merefleksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusian, keadilan dan kesejahteraan.

Selanjutnya, UUD 1945 menetapkan Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) yang menempatkan rakyat sebagai pemeran yang vital, dan pertahanan negara dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Kemudian Sishankamrata dijabarkan dalam Sishanneg, menjadi Sishanneg yang bersifat semesta. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankannkedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Makna yang terkandung dalam Sishankamrata: “rakyat adalah yang utama dandalam kesemestaan,” baik dalam semangat maupun dalam mendayagunakan segenap kekuatan dan sumber daya nasional, untuk kepentingan pertahanan dalam membela eksistensi NKRI. Keikutsertaan rakyat dalam Sishanneg pada dasarnya
merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga Negara untuk ikut serta dalam usaha-usaha pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara adalah wujud kehormatan warga negara untuk merefleksikan haknya. Keikutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan negara dapat secaralangsung, yakni menjadi prajurit sukarela Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapidapat juga secara tidak langsung, yakni dalam profesinya masing-masingyang memberikan kontribusi terhadap pertahanan negara (termasukpendidik), atau menjadi prajurit wajib.

Bela negara sesungguhnya merupakan salah satu pembentuk jatidiri dan kepribadian bangsa Indonesia yang bertanggung jawab, sadar hak dan kewajiban sebagai warga negara, cinta tanah air, sehingga mampu menampilkan sikap dan perilaku patriotik dalam wujud bela negara. Jiwa patriotik demi bangsa dan Negara yang tampil dalam sikap dan perilaku warga negara, yang sadar bela Negara merupakan bangun kekuatan bela negara dalam Sishanneg.
Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.

2. Tentang Hakikat Ancaman
Konstelasi geografi, sebagai Negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, terbentang pada jalur lintasan dan transportasi internasional yang sangat strategis, berimplikasi pada munculnya peluang dan sekaligus tantangan geopolitik dan geostrategi yang besar dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Selain itu, seiring dengan globalisasi yang merambah berbagai aspek kehidupan, ancaman pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa juga semakin berkembang menjadi multi-dimensional. Untuk menghadapi ancaman yang multi-dimensional seperti dikemukakan di atas, penanganannya tidak hanya bertumpu pada kemampuan pertahanan yang berdimensi militer, tetapi juga melibatkan kemampuan pertahanan yang berdimensi nirmiliter sebagai perwujudan dari sistem pertahanan Negara yang bersifat semesta. Berdasarkan sifat ancaman, hakikat ancaman digolongkan ke dalam ancaman militer dan ancaman nirmiliter.
1. Ancaman Militer.
Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi/invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal.
Agresi suatu negara yang dikategorikan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terendah. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Invasi berlangsung secara eskalatif, mulai dari kondisi politik yang terus memburuk, diikuti dengan persiapan-persiapan kekuatan militer dari negara yang akan melakukaninvasi.

2. Ancaman Nirmiliter.
Ancaman nirmiliter pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dankeselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum.
Unsur Dasar Bela Negara
1.  Cinta Tanah Air
2.  Kesadaran Berbangsa & bernegara
3.  Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara
4.  Rela berkorban untuk bangsa & negara
5.  Memiliki kemampuan awal bela negara

Contoh-Contoh Bela Negara :
1.  Melestarikan budaya
2.  Belajar dengan rajin bagi para pelajar
3.  Taat akan hukum dan aturan-aturan negara
4.  Dll.

3. Dasar hukum
Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Nega
1.     Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
2.      Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
3.      Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
4.      Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
5.      Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
6.      Amandemen UUD 1945 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3.
7.      Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
8.      Undang-Undang No.56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.

Untuk memperingati deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat pada tahun 19 Desember 1948, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keppres No.28. menetapkan Hari Bela Negara atau HBN adalah hari bersejarah Indonesia yang jatuh pada tanggal 19 Desember.



BAB 3
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Pertahanan adalah sebuah system yang harus diterapkan sebagai sebuah kesadaran bersama antara Negara, pemerintah, masyarakat, dan seluruh tatanan.
Pertahanan Negara melingkupi bidang-bidang:
1. politik
2. social
3. budaya
4. persatuan
5.ancaman-ancaman lain terhadap keselamatan bangsa dan Negara
Persoalan siapa yang harus bertanggungjawab untuk menjawab ancaman keamanan tertentu menjadi rumit dan politikal: rumit, karena perkembangan konsep dan ketidapastian setelah berakhirnya Perang Dingin dan politikal, karena landasan konstitusiona1, sejarah, maupun realita politik bisa menjadi kekuatan inersia untuk membangun pola pembagian kerja baru. Salah satu konsekuensi penting adalah perlunya ketentuan yang mengatur level of engagement dan instrumen yang boleh digunakan dalam setiap bagian dari spektrum ancaman terhadap keamanan nasional.

3.2 Saran-Saran
Saran-saran dalam menerapkan sistm pertahanan nasional adalah:

  • Sebagai pelajar ada baiknya menghindari pengaruh negative seperti narkoba, pergaulan bebas, dan kriminalitas.
  • Menyikapi perbedaan suku bangsa, ras, atau agama di negera kita sebagai keragaman yang indah untuk saling memahami dan bertukar pengetahuan.
  • Tidak memicu atau ikut dalam tawuran atau perkelahian antar pelajar.





DAFTAR PUSTAKA

http://ppknclassupw.blogspot.co.id/2015/01/makalah-sistem-pertahanan-dan-keamanan.html
http://sule-epol.blogspot.co.id/2016/10/makalah-pertahanan-dan-keamanan-nkri.html

Demikian artikel di atas tentang  contoh Makalah Sistem pertahanan dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga uraian di atas dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi anda semua, terima kasih.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel